5.0/ 5.0
100% pembeli merasa puas
2 rating • 1 ulasan
5(2)100%
4(0)0%
3(0)0%
2(0)0%
1(0)0%
Atur jumlah dan catatan
Stok Total: Sisa 5
Subtotal
Rp154.500
Papua Kemiskinan Pembiaran dan Separatisme
Rp154.500
- Kondisi: Baru
- Min. Pemesanan: 1 Buah
- Etalase: bagus
Papua Kemiskinan Pembiaran dan Separatisme
Jumah halaman-343 halaman
Cetakan Ke-3
ISBN-978-602-1062-68-5
Nicolaas Jouwe Bintang Kejora, berjuang utk OPM puluhan thn. Dia kembali kepangkuan & bangun bersama NKRI
Selama ini OPM masih tidak bisa menerima Pepera, mereka bilang Pepera itu penentuan pendapat rakyat dengan ONE PEOPLE ONE Vote. Satu orang satu suara. Mereka lupa bahwa cara penentuan pendapat di Papua adalah sistem budaya Sistem Noken. Suara warga dipercayakan kepada Kepala Suku. OPM itu tidak mau tahu bahwa pada waktu itu pilihan hanya dua. Ikut Belanda atau Ikut Indonesia. Ternyata Papua milih ikut Indonesia.
Otsus harus dilihat dari kondisi Indonesia Paska Orde Baru. Orde Baru dalam sepanjang pemerintahannya ternyata belum mampu meng inflementasikan pembangunan Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Orde baru juga gagal membangun negara sendiri tapi malah terjebak dengan mengkooptasi Timor Timur mejadi bagian dari NKRI. Indonesia harus kembali melepas Timor Timur untuk menjadi Timor Leste. Nah Papua khususnya, para pendukung OPM melihat kesempatan ini sesuatu yang perlu dimanfaatkan. Kita tidak perlu melihat setting operasionalnya, tetapi hal itulah yang kemudian melahirkan OtSus jadi TAP MPR No,4/1999. Otsus dalam pelaksanaannya di sepuluh tahun pertama, masih banyak kelemahannya tetapi pada lima tahun belakangan ini Otsus telah memperlihatkan manfaatnya dalam pembangunan Warga Papua Asli khususnya yang pro NKRI.
Nicolaas Jouwe adalah tokoh intelektual Papua. Tokoh inilah yang telah merencanakan penentuan nasib sendiri melalui pembentukan Nieuw Guinea Raad pada April 1951. Dia membentuk komite nasional dalam rangka mempersiapkan Negara Papua atau Papua Barat (West Papua). Pada 1 Desember 1961, Bintang Kejora, dikibarkan sejajar dengan bendera Belanda, dengan iringan lagu kebangsaan HaiTanahku Papua . Nicolaas Jouwe telah berjuang untuk OPM selama puluhan tahun. Setelah Keputusan PBB tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Papua telah menjadi bagian resmi dari
Jumah halaman-343 halaman
Cetakan Ke-3
ISBN-978-602-1062-68-5
Nicolaas Jouwe Bintang Kejora, berjuang utk OPM puluhan thn. Dia kembali kepangkuan & bangun bersama NKRI
Selama ini OPM masih tidak bisa menerima Pepera, mereka bilang Pepera itu penentuan pendapat rakyat dengan ONE PEOPLE ONE Vote. Satu orang satu suara. Mereka lupa bahwa cara penentuan pendapat di Papua adalah sistem budaya Sistem Noken. Suara warga dipercayakan kepada Kepala Suku. OPM itu tidak mau tahu bahwa pada waktu itu pilihan hanya dua. Ikut Belanda atau Ikut Indonesia. Ternyata Papua milih ikut Indonesia.
Otsus harus dilihat dari kondisi Indonesia Paska Orde Baru. Orde Baru dalam sepanjang pemerintahannya ternyata belum mampu meng inflementasikan pembangunan Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Orde baru juga gagal membangun negara sendiri tapi malah terjebak dengan mengkooptasi Timor Timur mejadi bagian dari NKRI. Indonesia harus kembali melepas Timor Timur untuk menjadi Timor Leste. Nah Papua khususnya, para pendukung OPM melihat kesempatan ini sesuatu yang perlu dimanfaatkan. Kita tidak perlu melihat setting operasionalnya, tetapi hal itulah yang kemudian melahirkan OtSus jadi TAP MPR No,4/1999. Otsus dalam pelaksanaannya di sepuluh tahun pertama, masih banyak kelemahannya tetapi pada lima tahun belakangan ini Otsus telah memperlihatkan manfaatnya dalam pembangunan Warga Papua Asli khususnya yang pro NKRI.
Nicolaas Jouwe adalah tokoh intelektual Papua. Tokoh inilah yang telah merencanakan penentuan nasib sendiri melalui pembentukan Nieuw Guinea Raad pada April 1951. Dia membentuk komite nasional dalam rangka mempersiapkan Negara Papua atau Papua Barat (West Papua). Pada 1 Desember 1961, Bintang Kejora, dikibarkan sejajar dengan bendera Belanda, dengan iringan lagu kebangsaan HaiTanahku Papua . Nicolaas Jouwe telah berjuang untuk OPM selama puluhan tahun. Setelah Keputusan PBB tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Papua telah menjadi bagian resmi dari
Ada masalah dengan produk ini?